Apakah Kekuatan Udara di Pulau Sumatera Telah Memenuhi Pertahanan Udara Nasional Yang Memadai?

Oleh: Mayor Pnb Teddy Hambrata Azmir

Pertahanan sebuah Negara adalah sebuah komponen penting sebagai syarat berdirinya sebuah Negara dengan kedaulatan wilayah serta kedaulatan rakyat yang harus senantiasa terjaga rapih dan aman untuk sebuah tujuan perdamaian dunia. Perdamaian dunia juga tidak akan pernah terwujud apabila terdapat kelemahan yang sangat mencolok dalam sistem kekuatan pertahanan dalam sebuah Negara, karena tentunya Negara yang lemah pertahanannya akan mengikuti lemah pula perekonomiannya dimana perang kekuatan pertahanan yang demikian penting untuk “menumbuhkan gigi” sebuah Negara di mata internasional sehingga tiada gangguan berarti yang dapat mengancam keutuhan sebuah Negara tersebut.

Berbicara mengenai pertahanan, terdapat di dalamnya adalah Pertahanan Udara Nasional, sebagaimana Negara-negara lain di dunia, Indonesia pun telah memiliki kekuatan Pertahanan Udara Nasional dimana pada saat pemerintahan “Putra Sang Fajar” kekuatan tersebut pernah menjadi kekuatan yang amat disegani di wilayah Asia serta terkuat di Asia Tenggara. “Putra Sang Fajar” yang begitu memahami arti penting menyatukan wilayah Nusantara sebagaimana konsep Nusantara pernah dikumandangkan pertama kali saat ekspedisi Pamalayu Kerajaan Singhasari hingga keberhasilan Mahapatih Mpu Mada membentuk sebuah Negara federasi hingga semenanjung Malaya. Saat itu, kapal laut adalah satu-satunya kendaraan yang paling ampuh untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada di Nusantara dimana begitu luasnya wilayah bahari Nasional bangsa Nusantara pada saat itu. Berdasarkan sejarah kegemilangan tersebut “Sang Proklamator” yang brilian tersebut pun berhasil mengembangkan kekuatan Negara kepulauan tentunya dengan konsep lama yang disesuaikan dengan teknologi baru, yaitu pesawat terbang. Sehingga bukan mustahil sebuah rumor yang mengatakan gaung Air Power Indonesia pada era 1960an sangat berjaya dan ditakuti lawan sebagaimana gaung kekuatan bahari Majapahit pada masa lalu.

Namun, apa lacur ketika kejatuhan masa tersebut justru membawa kekuatan udara Nasional yang pernah dibanggakan tersebut semakin layu hingga saat ini. Alasan klise adalah dikarenakan anggaran terbatas maupun krisis moneter yang melanda Indonesia dalam kurun 1 hingga 2 dekade yang lampau. Akan tetapi, dengan mulai meningkatnya perekonomian bangsa pada saat ini, memang dirasakan kekuatan tersebut lambat namun pasti mulai berusaha ditingkatkan walaupun belum terasa signifikan. Karena, apabila kita anggap saja terdapat 60% kekuatan udara TNI AU berupa pesawat tempur “serviceable” atau layak pakai untuk siap tempur menjaga setiap titik udara yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pertanyaan besar apakah jumlah kekuatan tersebut sudah cukup mampu menjaga keutuhan kedaulatan wilayah udara nasional atau masih dalam level pelengkap kekuatan sebagai syarat adanya air force di Indonesia. Saya akan ulas beberapa bagian contoh yang dapat dilihat maupun dikaji secara nalar dengan tujuan dapat menjadi bahan cermin bagi bangsa Indonesia yang notabene adalah bangsa bahari namun juga telah bertransformasi menjadi bangsa Dirgantara sejak Wright bersaudara dengan ide briliannya menciptakan benda terbang yang kemudian menjadi alat perang primadona di setiap Negara untuk sebuah kemenangan dalam perang.

Memang banar sekali, bahwa kekuatan pertahanan udara bukan saja tentang pesawat tempur penyergap maupun penyerang, akan tetapi tanpa mengecilkan arti yang lain, apa artinya radar ground control intercept tanpa eksekutor yang memadai, apa pula artinya penangkis serangan udara jika pesawat-pesawat musuh nan canggih tersebut telah memasuki wilayah nasional sedang bagi pesawat tempur, penangkis serangan udara baik darat maupun laut hanyalah benda taktis yang tidak bergerak yang sangat mudah di hancurkan dari udara. Beberapa contoh akan saya kemukakan di artikel ini antara lain: Pulau Sumatera, kita ketahui pulau tersebut cukup luas membentang dari Sabang hingga Selat Sunda, namun hanya memiliki satu buah Skadron Pesawat tempur yang ditempatkan di Riau. Pesawat Hawk 209, memiliki kemampuan melakukan penyergapan dalam jarak 250 Nm tanpa Airefueling dan dua kali lipat radius tempurnya jika mendapatkan bantuan pengisian bahan bakar di udara tersebut kurang mampu menjaga wilayah Pulau Sumatera yang kaya akan sumber daya alam, mineral dan kelautan mengingat jarak pulau Sumatera dari ujung ke ujung adalah sekitar 2000 kilometer atau sepadan dengan jarak 1000 Nm.

Minimum essential forces yang dicanangkan oleh pemerintah memang adalah sebuah program yang patut diacungkan jempol, karena di tengah-tengah serba kekurangan dana saat ini, melengkapi dengan cicilan ataupun istilah slank nya kita ketahui dengan “ketengan” adalah sebuah solusi terbaik dimana pembelian peralatan tempur dibeli satu per satu tanpa senjata namun ketika “tabungan” atau “pinjaman” telah cukup barulah senjatanya dibeli susulan. Menjelang 2014, MEF dapat dikatakan sangat sukses karena dapat mewujudkan kekuatan udara TNI AU dari 30% hingga mencapai 60% serviceable dan 40% target MEF tercapai pada tahapan pertama[1]. Akan dari semua itu, khusus di pulau Sumatera, kekuatan tersebut masih sangat kurang mengingat banyaknya sumber daya alam serta wilayah Sumatera yang begitu luas. Bahkan penambahan satu Skadron Udara F 16 Blok 52ID mejelang tahun 2014 ini pun sejujurnya sangat membahagiakan walaupun belum cukup optimal menjaga wilayah NKRI di Pulau Sumatera.

Dengan tetap berharap minimum essential forces dapat bertransformasi menjadi optimum essential forces selayaknya Pulau Sumatera dapat memiliki 4 Pangkalan Operasi kategori “A” yang dipimpin oleh seorang Marsekal Pertama (bintang satu) dimana setiap Lanud tersebut dilengkapi oleh 1 Skadron Udara tempur, 1 Skadron Udara angkut berat dan tanker, 1 Skadron Udara Helikopter dan sebuah unit UAV (unmanned aireal vehicle). Setiap Pangkalan utama tersebut diposisikan pada titik utara, selatan, barat dan timur sehingga dalam pelaksanaan setiap operasi udara sewajarnya skadron udara yang berada dalam satu Lanud tersebut dapat terintegrasi dalam komando yang sama pula.

Sehingga Indikatornya pun cukup jelas, upaya pemerintah secara bertahap telah mencanangkan minimum essential forces untuk mengembangkan kembali kekuatan pertahanan udara nasional. Dengan target bertahap 2009-2014; 2015-2019; dan 2020-2024[2], sehingga mulai kita rasakan beberapa alutsista baru dan modern mulai berdatangan yang puncaknya adalah pada tahun 2014 mendatang walaupun belum dapat dinilai signifikan jika dibandingkan dengan wilayah udara nasional Indonesia yang begitu luas dengan beban penjagaan mencakup hingga wilayah zona ekonomi eksklusif. Akan tetapi telah menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan main-main dengan sebuah kata kedaulatan yang bergigi. Indikator kedua, dengan adanya kerja sama kemandirian alutsista dengan beberapa Negara asing, seperti hibah pesawat F 16 dari Amerika Serikat, C 130 H Hercules dari Australia serta rencana pembangunan pesawat tempur canggih KFX dengan Korea Selatan maka harapannya dengan menjadi leading di kawasan dapat menjadi angin segar bagi pertahanan udara NKRI di wilayah Pulau Sumatera maupun wilayah NKRI lainnya serta seluruh bagian kepulauan Indonesia. Dengan kondisi demikian harapannya apa yang sudah dapat dicapai harus menjadi lebih optimal dalam pelaksanaannya agar Indonesia semakin bergigi di mata dunia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s