Apakah Pembajakan Dan Perampokan Bersenjata Di Perairan Indonesia Masih Sebagai Ancaman Bagi Pelayaran Internasional?

Oleh: Teddy Hambrata Azmir

Abstrak.         Pelayaran telah lama eksis sejak zaman sejarah Indonesia. Sebagai  bangsa maritim, pelayaran adalah sebuah wujud kehidupan bangsa Indonesia dimana pada awalnya kehidupan pesisir jauh lebih dahulu muncul daripada kehidupan di daerah pedalaman. Bahkan pembajakan dan perampokan di laut pun sudah berlangsung sejak dahulu kala yang kemudian dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat internasional maupun nasional dalam negeri. Kekuatan maritime adalah kekuatan bangsa Nusantara atau sekarang telah menjadi sebagian besar wilayah Asia Tenggara dimana wilayah ini terdiri dari pulau-pulau yang untuk menghubungkan satu sama lain adalah dengan sarana pelayaran. Dalam essay ini akan mengulas secara singkat tentang keamanan perairan Indonesia dengan menggunakan metode riset pustaka serta mengambil data-data dari ReCAAP Information Sharing Center 2012-2013 dengan tujuan dapat menjadi sebuah bahan pembelajaran bagi semua kalangan apakah pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan Indonesia terutama di Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan masih merupakan ancaman bagi pelayaran internasional? Karena sangat penting menjaga keamanan perairan Indonesia sebagai Negara maritim yang berwibawa di mata dunia.

Keyword: maritime, piracy, pembajakan, perampokan bersenjata, perairan Indonesia,NKRI.

PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan yang begitu luas dari Sabang hingga Merauke. Fakta sejarah pun menceritakan bahwa di bumi Nusantara dahulunya telah beberapa kali berjaya di lautan dengan Sriwijaya maupun Majapahit sebagai Negara maritim yang sangat eksis melakukan ekspansi lautan di seluruh Nusantara bahkan sampai dengan Madagaskar di Afrika Selatan. Bangsa ini pun telah banyak di lirik dunia internasional sejak zaman dahulu kala sebagai Negara pelabuhan tempat pusat perdagangan karena adanya Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai jalur pelayaran yang paling ramai dilewati kapal-kapal saudagar yang melakukan bisnis dari Arab, Eropa dan India menuju Benua Australia, Amerika dan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan maupun China pesisir bagian timur. Bahkan pada zaman sekarang pun wilayah perairan yang sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut tetap menjadi jalur pelayaran yang sangat diminati terutama selain oleh kapal-kapal dagang juga kapal-kapal tangki minyak yang membawa kebutuhan migas bagi Negara-negara Asia Timur dan Australia untuk kebutuhan industri baik non pertahanan maupun industri pertahanan.

Melihat kepentingan keamanan perairan Indonesia bagaikan melihat peluang emas bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembajakan di lautan terhadap kapal asing secara tradisional berasal dari sekumpulan atau organisasi yang diijinkan pada masanya, dimana mereka bekerja untuk menarik pajak secara hukum dari setiap kapal-kapal yang lewat di sekitar wilayahnya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan tersebut banyak disalah gunakan untuk mencari keuntungan sendiri demi kekayaan sendiri bukan mengambil untuk mendapatkan keuntungan Negara, sehingga timbullah regulasi bahwa kegiatan tersebut tanpa persetujuan Negara dianggap sebagai sebuah kegiatan kriminal[1]. Namun, beberapa tahun terakhir sejak zaman krisis moneter Indonesia satu dekade yang lalu telah berimbas kepada manusia yang hidup di sepanjang pesisir Indonesia dengan kehilangan berbagai penghasilan akibat dari langkanya bahan bakar maupun meningkatnya harga kebutuhan pokok, dimana penduduk pesisir sebagian bertransformasi menjadi perompak ataupun bajak laut karena mencari pengganti kehidupan yang lebih simple dan mudah akan tetapi merugikan orang lain. Pembajakan di Asia Tenggara selama era modern mulai disorot serius di akhir 90-an, di mana ia muncul sebagai isu internasional ketika sebagian besar Asia Tenggara memiliki krisis keuangan[2] (Z Raymond, 2009: 32-33). Hal ini disorot oleh Biro Maritim Internasional, bahwa ada insiden sembilan puluh pembajakan terjadi pada tahun 1994, dan kemudian meningkat menjadi 445 insiden pada tahun 2003 (Dana Dillon, 2005:155). Melihat pembajakan di laut terhadap kapal dagang dan kapal tanker adalah sebagai sebuah ancaman serius yang bersifat nirmiliter bagi bangsa Indonesia, karena investasi keamanan dan pertahanan di jalur pelayaran sangat bernilai strategis bagi kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang salah satunya pula adalah untuk menciptakan perdamaian dunia dimana maritime piracy termasuk salah satu kejahatan internasional. Keberhasilan menciptakan wilayah pelayaran yang aman di Indonesia adalah sangat menguntungkan dalam meningkatkan hubungan diplomasi dengan Negara lain, menambah kekuatan kepercayaan strategis dunia terhadap Indonesia, dapat mendislokasikan konflik bersenjata dan mengurangi skala konflik yang berpotensi merusak stabilitas nasional Bangsa Indonesia. Maka dari itu, menjaga keamanan perairan Indonesia dari segala potensi ancaman sangatlah penting agar membuat Indonesia di mata dunia semakin disegani dan berwibawa.

DEFINISI PEMBAJAKAN DAN PERAMPOKAN BERSENJATA

            Definisi pembajakan dan perampokan bersenjata berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS, 1982: artikel 101), adalah sebagai berikut[3]:

1.         Setiap tindakan ilegal, kekerasan atau penahanan, atau tindakan perusakan untuk tujuan pribadi dilakukan kepada awak atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat pribadi, pada:

a.          Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang-orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara.

b.          Terhadap kapal-kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.

2.   Setiap tindakan yang dilakukan secara kesadaran dengan menggunakan kapal laut atau pesawat terbang untuk melakukan pembajakan terhadap kapal laut atau pesawat terbang.

3.          Setiap kegiatan mauun tindakan yang dilakukan untuk membantu, mendukung dan mempengaruhi terjadinya pembajakan seperti pada pasal (a) atau (b).

           Sementara itu, the International Maritime Bureau Piracy Maritime mendefinisikan pembajakan dan perampokan bersenjata adalah sebagai berikut[4] (Dana Dillon, 2005: 155): “Sebuah tindakan menaiki kapal secara illegal dengan cara apapun untuk melakukan pencurian atau kejahatan lainnya, dan dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuannya tersebut”.  Sehingga dari beberapa definisi di atas, maka kita dapat membuat sebuah asumsi tentang pembajakan maritim. Pembajakan maritim adalah sekelompok orang yang berpartisipasi dalam kejahatan di laut, untuk melanggar hukum internasional, menyakiti banyak orang, dan menyebabkan beberapa kerusakan serta merugikan kesejahteraan Internasional.

           Pembajakan dan perampokan bersenjata dalam istilah internasional terbagi menjadi tiga kategori, antara lain: Kategori 1, yakni sebuah kategori sangat parah dengan eskalasi sangat berbahaya; Kategori 2 adalah tingkatan sedang; dan kategori 3 termasuk tingkatan ringan. Tingkatan kategori tersebut dinilai berdasarkan dari sebab dan akibat dari kegiatan kriminal tersebut dilakukan baik dari segi persenjataan, peralatan dan efek yang dirasakan oleh korban.

KONDISI YANG TERJADI SAAT INI

Tercatat adalah 11 juta barel per hari (lihat gambar 1) pelayaran kapal-kapal yang membawa minyak mentah baik dari Timur Tengah dan Afrika menuju Jepang, Hongkong, Korea Selatan dan Australia berlayar melalui Selat Malaka, Laut Cina Selatan (Kepulauan Anambas) Selat Sunda dan Selat Lombok. Dalam beberapa tahun terakhir, tahun 2012-2013 telah terjadi penurunan yang signifikan angka pembajakan di laut terhadap kapal laut di wilayah Asia Tenggara, akan tetapi sangat disayangkan khusus Indonesia angka tersebut justru meningkat khususnya pada perampokan bersenjata di sekitar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia.

Slide1

(Gambar 1 [5])

Sebagian besar insiden terjadi selama Januari-Juni 2013 dilakukan oleh sekelompok bersenjata yang terdiri dari 3 – 5 orang. Sedangkan dari percobaan 54 insiden yang benar-benar terjadi adalah 23 insiden atau 43% insiden dimana melibatkan perampok bersenjata dengan senjata tajam adalah sejumlah 36 insiden atau 67% insiden mengakibatkan hilangnya suku cadang mesin dan kerugian lainnya. Tiga perempat dari insiden dilaporkan bahwa tidak melukai para awak kapal laut sedangkan untuk 14 kasus dari 54 kasus dilaporkan bahwa awak terancam, diserang dan disandera (diikat) sebelum perampok melarikan diri dengan membawa uang tunai milik kru maupun barang-barang pribadi[6].

Sedangkan dengan melihat tabel 1 di bawah ini, jelas sekali data yang menilai bahwa sejak tahun 2008 terdapat 17 kejadian aktual pembajakan dan perampokan bersenjata di laut, kemudian sempat menurun pada tahun 2009 dengan 8 kejadian aktual, namun sayang mulai tahun 2010 hingga September 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan kembali dengan jumlah 24 kejadian aktual pada 2010; 35 kejadian aktual pada 2011 dan 45 kejadian aktual pada tahun bulan September 2012. Apabila dibandingkan dengan beberapa kawasan lainnya maka sangat ironis karena baik Malaysia, Singapura, Philipine, Vietnam dan Laut Cina Selatan semuanya menunjukan angka penurunan [7].

  Sept 2009 Sept 2010 Sept 2011 Sept 2012 Sept 2013
Indonesia 5 19 24 31 38
Malaysia 9 9 8 2 3
Singapura     2    
Philipine 3 1 3 3 1
S Cina Sea 7 13 14 4 5
Thailand 1        
Vietnam 5 7 4 4 3

(Tabel 1 [8])

            Untuk rentang kurun Januari hingga Juni 2013 data menyebutkan bahwa baik pembajakan dan perampokan bersenjata di wilayah Selat Malaka dan perairan Singapura dikatakan menurun drastis, namun jelas data memperlihatkan peningkatan terjadinya insiden perampokan bersenjata pada sekitar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, namun seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah signifikan terdapat di sekitar wilayah kepulauan Anambas, Laut Cina Selatan, Indonesia. Ada pula dugaan bahwa kegiatan pembajakan tersebut terorganisir dengan cukup baik. Dari laporan selama lima tahun terakhir, kegiatan perampokan bersenjata ini umumnya dilakukan oleh 6 – 8 orang dalam kegiatan berkelompok baik menggunakan senjata tajam dan senjata api. Walaupun sebagian besar pelaku kriminal internasional ini jarang sekali menyakiti korbannya, mereka hanya mengikat korban dan mengambil uang, harta benda serta hak miliki korban, namun kegiatan kriminal ini sangat merugikan korban bahkan mengancam stabilitas nasional Indonesia.

Sehingga dari data-data yang didapat di atas maka dapat dianalisa bahwa kondisi dan situasi keamanan laut di perairan Asia Tenggara dan  Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dalam hal pembajakan di laut terhadap kapal-kapal yang berlayar, akan tetapi khususnya untuk Indonesia masih terdapat beberapa insiden perampokan bersenjata yang terjadi pada coastal line atau sekitar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia sehingga data dalam tabel masih menunjukkan peningkatan untuk ancaman laut kategori 3 saja dikarenakan para perampok bersenjata tersebut hanya merampas barang dan properti korban tanpa mengancam nyawa korban dengan sedikit kerusakan[9]

TANTANGAN KERJASAMA INDONESIA TERHADAP KAWASAN DALAM MEMERANGI PEMBAJAKAN DAN PERAMPOKAN BERSENJATA DI LAUT

Dalam menyelesaikan permasalahan pembajakan dan perampokan bersenjata secara menyeluruh di kawasan perairan Indonesia, maka perlu adanya kerjasama regional dengan organisasi-organisasi internasional yang menangani kriminal internasional tersebut, antara lain:

  1. Melakukan information sharing. Melakukan pertukaran informasi yang di dapat dari organisasi seperti ReCAAP adalah sebuah hal yang sangat baik bagi Indonesia karena ReCAAP senantiasa memiliki data yang up to date mengenai kejahatan di lautan. Saat ini Indonesia belum menjadi bagian dari ReCAAP, walaupun dalam pelaksanaannya Indonesia telah melakukan information sharing dengan ReCAAP. Internasional selayaknya memberikan mandat yang lebih luas kepada ReCAAP tidak sebatas mencari informasi tentang piracy and robbery saja, melainkan memperluas kepada informasi kejahatan maritim lainnya.
  2. Meningkatkan Kerjasama Keamanan Perairan. Sebagian besar kejadian insiden terjadi dalam wilayah territorial, namun Indonesia belum dilengkapi oleh peralatan yang memadai untuk melakukan patrol di wilayah NKRI yang memiliki perairan sangat luas, untuk itu melakukan kerjasama dengan Negara-negara Asia Pasifik yang juga memiliki kepentingan terhadap jalur pelayaran tersebut dapat ditingkatkan. Seperti Australia, Amerika Serikat, China, Korea Selatan dan Jepang, dimana Negara-negara tersebut pasti memiliki kepentingan yang besar dengan jalur pelayaran sehingga dapat menjadi sebuah bargaining yang tinggi dalam mendapatkan dukungan yang diinginkan.  ReCAAP sebagai oraganisasi yang bergerak dalam bidang sharing informasi tentang keamanan di laut juga telah mendesak pihak berwenang di Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasan dan kehadiran kejahatan di laut tersebut, terutama di pelabuhan dan pelabuhan yang berada di balikpapan, Samarinda dan Taboneo, Kalimantan Timur[10]
  3. Kerjasama Penegakkan Hukum. Pembajakan dan perampokan bersenjata di laut adalah termasuk salah satu kejahatan internasional. UNCLOS tidak pernah mewajibkan kepada suatu Negara untuk merebut, menangkap, mengadili atau mengekstradisi tersangka perompak Juga tidak ada ketentuan bantuan hukum timbal balik dalam penuntutan kejahatan pembajakan maritime, sehingga perlu suatu mekanisme di tempat untuk melakukan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antara perusahaan dan Negara-negara yang memiliki kepentingan dalam keamanan pelayaran internasional untuk tujuan bersama[11].
  4. Meningkatkan penanggulangan bersama melalui seminar-seminar yang dilakukan dengan mengundang beberapa Negara maupun perusahaan yang berkompeten dalam pelayaran yang melalui perairan Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Singapura yang telah bersama-sama dengan ReCAAP ISC menyelenggarakan Piracy & Sea Robbery Conference 2013 dengan mengundang BIMCO, INTERTANKO dan S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) pada 9 Apr 2013 lalu di Pan Pacific Singapore yang bertemakan “Tantangan Penanggulangan Pembajakan”. Konferensi tersebut mempresentasikan paparan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO), Forum Pemilik Kapal Asia ‘(ASF) dan ReCAAP. Dengan adanya konferensi semacam ini harapannya dapat member pandangan kepada semua pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk lebih meningkatkan keamanan pelayaran diperairan Indonesia sehingga segala harapan untuk menghapuskan pembajakan dan perampokan bersenjata dapat berhasil dan efisien[12].

KESIMPULAN

            Ancaman di perairan Indonesia dalam situasi saat ini dapat dinilai masih memerlukan perbaikan dan kemauan positif dari semua negara yang menggunakan perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran dan perdagangan utama internasional. Walaupun di beberapa wilayah telah terjadi penurunan yang bagus, serta di Indonesia sendiri kejadian insiden masih termasuk dalam kategori 3 yakni tingkatan ringan, namun di kawasan ASEAN Indonesia tetap menjadi Negara yang memiliki ancaman tertinggi terhadap pemabajakan dan perampokan bersenjata di laut terutama bagi pelayaran internasonal. Kontinuitas pembajakan maritim akan terus dihadapi oleh semua negara ASEAN termasuk Indonesia, jika tidak ada niat baik yang intensif. Peningkatan Keamanan Maritim dianggap sangat penting, karena sangat penting bagi sektor ekonomi dan kemakmuran internasional. Yang paling penting adalah bekerja dengan sungguh dan melakukan komitmen bersama. Mudah-mudahan, di hari-hari berikutnya, pembajakan maritim di perairan Indonesia dapat dihilangkan untuk mencapai perdamaian dunia.

 

 


[1] Bateman Sam, Ho Joshua, Chan Jane, 2009. Good Order At Sea In South East Asia. Hal 9.

[2] Raymond, Z. Catherine. (2009). Naval War College Review. Piracy And Armed Robbery In The Malacca Strait: A Problem Solved?. 62 (3), 32-33.

[3] UNCLOS. (1982).  Definition of Piracy, Article 101. Montego Bay, Jamaica.

[4] Dillon, Dana. (2005). Maritime Piracy: Defining the Problem. Institute of South East Asian Studies. XXV (1), 155-156

[6] ReCAAP. 2013. Half Yearly Report January- June 2013. Hal 3.

[7] ReCAAP. 2012. Third Quarterly Report Jan – Sep 2012. Hal. 17.

[8] ReCAAP. 2013. Half Yearly Report January- June 2013. Hal 16..

[9]  ReCAAP. 2013. http://www.recaap.org/ Portals/0/docs/Reports/ 2013/ReCAAP%20ISC% 20Half% 20Yearly% 20Report%202013.pdf. dikutip pada 28 Juli 2013.

[10] ReCAAP. 2013. Half Yearly Report January – June 2013. Hal 17.

[12] ReCAAP. 2013. Half Yearly Report January – June 2013. Hal 28.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s